GET MEDIA, 9 JANUARI 2026.— Pemerintah Indonesia pada tahun 2026 terus memperkuat reformasi hukum nasional dengan menitikberatkan pada penerapan keadilan restoratif, penguatan hak asasi manusia (HAM), serta penyesuaian regulasi terhadap perkembangan sosial dan teknologi.
Salah satu agenda utama adalah implementasi lanjutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mulai diberlakukan secara bertahap. Pemerintah bersama aparat penegak hukum menegaskan bahwa pendekatan pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada hukuman penjara, melainkan juga pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta keharmonisan sosial.
Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana di tahun 2026 diarahkan untuk mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. “Restorative justice menjadi solusi agar hukum tetap ditegakkan tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial,” ujarnya.
Selain itu, pengawasan terhadap penegakan hukum berbasis digital juga menjadi sorotan. Maraknya kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, serta penyebaran informasi palsu mendorong pemerintah memperkuat regulasi perlindungan data dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi.
Di sisi lain, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung memperluas penerapan transparansi peradilan melalui sistem elektronik, mulai dari pendaftaran perkara hingga publikasi putusan. Langkah ini dinilai sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Pengamat hukum menilai arah kebijakan hukum Indonesia pada 2026 menunjukkan kemajuan, namun tetap membutuhkan konsistensi dalam pelaksanaan. “Regulasi sudah cukup progresif, tantangannya ada pada integritas dan pengawasan aparat,” kata salah satu akademisi hukum.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap sistem hukum nasional semakin adaptif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengesampingkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.