Pemerintah Indonesia telah melarang penjualan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg) melalui pengecer. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Februari 2025 dan bertujuan untuk memastikan distribusi elpiji lebih tepat sasaran serta mencegah lonjakan harga di tingkat pengecer.
Alasan Kebijakan :
- Subsidi Tepat Sasaran – Elpiji 3 kg merupakan produk bersubsidi yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu. Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa elpiji hanya dijual melalui pangkalan resmi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
- Pengendalian Harga – Pengecer sering menjual elpiji dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET). Dengan pelarangan ini, harga diharapkan tetap stabil sesuai ketentuan pemerintah.
- Distribusi yang Lebih Terkontrol – Dengan membatasi penjualan di pangkalan resmi, pemerintah dapat mengawasi alur distribusi elpiji sehingga tidak terjadi kelangkaan di pasar.
Kebijakan ini menuai beragam reaksi di kalangan pengecer dan masyarakat. Beberapa pengecer merasa keberatan karena mereka kehilangan sumber pendapatan. Sementara itu, masyarakat khawatir akan kesulitan mendapatkan elpiji jika lokasi pangkalan resmi terlalu jauh.
Namun, pemerintah memastikan bahwa pasokan elpiji 3 kg tetap tersedia dan mudah diakses di pangkalan resmi yang telah terdaftar di bawah pengawasan Pertamina. Pengecer yang ingin tetap menjual elpiji harus mendaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Khrisna Wijayanti, S.H / Get Media