Pada Kamis, 20 Februari 2025, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan puncak dari rangkaian protes yang dimulai pada 17 Februari 2025, dengan tujuan menyoroti berbagai permasalahan sosial dan kebijakan pemerintah yang dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat.
Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, menyatakan bahwa aksi ini dilatarbelakangi oleh sejumlah isu krusial, antara lain permasalahan pagar laut, kelangkaan gas 3 kg, dan berbagai kebijakan lain yang dinilai merugikan rakyat. Selain itu, mahasiswa juga menuntut pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap kontroversial. Herianto mengungkapkan bahwa sekitar 5.000 mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia turut berpartisipasi dalam aksi ini.
Dalam aksi tersebut, BEM SI mengajukan sembilan tuntutan utama kepada pemerintah, yang mencakup:
- Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
- Penyelesaian masalah pagar laut yang merugikan nelayan.
- Penanganan segera kelangkaan gas 3 kg.
- Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang pro-rakyat.
- Pemberantasan mafia tanah dan penindakan tegas terhadap pejabat yang korup.
- Perbaikan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran.
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
- Penghentian kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat sipil.
- Reformasi institusi kepolisian untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Tuntutan-tuntutan ini mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang tengah dihadapi bangsa.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana terkait tuntutan yang disampaikan oleh BEM SI. Namun, aksi “Indonesia Gelap” mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, baik di media sosial maupun media massa. Banyak pihak yang mendukung langkah mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
Aksi demonstrasi ini mencerminkan semangat kritis mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan mengawal kebijakan pemerintah agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas.